| 1 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan |
2025 |
2025 |
Kompilasi Data Industri Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Selatan Tahun |
Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Data Industri Adalah Fakta Yang
Dicatat Atau Direkam Dalam Bentuk Angka, Huruf, Gambar, Peta, Dan/atau Sejenisnya Yang Menunjukkan
Keadaan Sebenarnya Untuk Waktu Tertentu, Bersifat Bebas Nilai, Dan Belum Diolah Terkait Dengan Kegiatan
Perusahaan Industri. Dari Hal Tersebut Perlunya Adanya Data Industri Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten/kota Berupa Data Industri Kecil Dan Menengah. Data Industri Akan Digunakan Sebagai Acuan Dari
Arah Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Bangka Selatan. Data Industri Yang Akurat, Terpadu,
Dan Terkini Sangat Dibutuhkan Pemerintah Dalam Menyusun Kebijakan Publik Yang Tepat Sasaran. Tanpa
Data Yang Valid, Kebijakan Yang Dibuat Oleh Pemerintah, Terutama Dalam Hal Perencanaan Pembangunan,
Berisiko Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Dan Kondisi Riil Di Lapangan. Pendataan Industri Yang
Komprehensif Memberikan Gambaran Aktual Tentang Kinerja Masing-masing Sektor, Yang Memandu
Pemerintah Dalam Merancang Regulasi, Insentif, Dan Program Yang Relevan |
Lihat
|
| 2 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Selatan |
2025 |
2025 |
Kompilasi Data Kepegawaian Kabupaten Bangka Selatan |
Peraturan Badan Kepegawaian Negara (bkn) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Satu Data Aparatur Sipil
Negara (asn) Bahwa Diperlukan Tata Kelola Data Asn Untuk Menghasilkan Data Yang Akurat, Terpadu, Dan
Dapat Dipertanggungjawabkan Serta Mudah Di Akses. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang
Aparatur Sipil Negara (asn) Merupakan Peraturan Terbaru Yang Mengatur Hak, Kewajiban, Dan Tugas Asn
Di Indonesia |
Lihat
|
| 3 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan |
2025 |
2025 |
Kompilasi Data Kependudukan Kabupaten Bangka Selatan |
Dalam Rangka Penyajian Data Dan Pemberian Informasi Perkembangan Kependudukan, Perlu Disusun Profil Perkembangan Kependudukan Yang
Disajikan Secara Berkelanjutan. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Ini Diharapkan Dapat Memberikan Gambaran Kondisi Kependudukan
Di Kabupaten Bangka Selatan Dan Prediksi Prospek Kependudukan Dimasa Yang Akan Datang Juga Pemberian Informasi Pendidikan, Dan Penyediaan
Sarana Dan Prasarana Yang Berkaitan Dengan Pembangunan Kependudukan. Disisi Lain Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Ini Merupakan
Wujud Pemanfaatan Data Kependudukan Yang Tersebar Diberbagai Instansi. Data Dan Informasi Kependudukan Yang Diperlukan Dalam Penyusunan
Profil Perkembangan Kependudukan Bersumber Dari Data Registrasi Penduduk Yang Bersumber Dari Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan
Pencatatan Sipil Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (siak) Yang Merupakan Salah Satu Subtansi Dalam Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dan Data Lintas Sektor Sebagaimana Tercantum Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Elemen Data Hasil Registrasi Kependudukan Yang Dipergunakan Dalam
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Meliputi Data Yang Berhubungan Dengan Variable Kuantitas Dan Kualitas Penduduk, Dan Variable
Mobilitas Penduduk. Kerangka Pikir Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Ini Mencakup Lima Hal Pokok Yaitu Antara Lain : 1. Menyajikan
Perkembangan Profil Secara Kuantitatif Sehingga Tampak Jelas Apa Yang Sudah Berlangsung; 2. Mengidentifikasi Kelompok Atau Segmen Kependudukan
Yang Membutuhkan Perhatian Khusus Dan Upaya-upaya Yang Diperlukan Sehingga Berkualitas;3. Dari Point 1 Dan 2 Teridentifikasi Potensi Penduduk
Yang Dapat Dijadikan Aset Pembangunan Daerah Dan Nasional; 4. Mengkoordinasikan Dengan Instansi Terkait Untuk Memperoleh Kesepakatan Dan
Kesepahaman Dalam Penyusunan Dan Pemanfaatannya; 5. Mendorong Percepatan Terwujudnya Database Penduduk Dan Analisa Untuk Pembangunan
Daerah. Untuk Tersedianya Profil Data Kependudukan Dalam Bentuk Buku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan Perlu
Di Adakan Kegiatan Penyusunan Profil Data Kependudukan Tingkat Kabupaten. |
Lihat
|
| 4 |
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan |
2025 |
2025 |
Kompilasi Data Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan |
Pembangunan Kesehatan Yang Berkelanjutan Bertujuan Untuk Meningkatkan Kesadaran, Kemauan, Dan
Kemampuan Hidup Sehat Bagi Setiap Orang Agar Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang
Setinggi-tingginya Dapat Terwujud. Hal Ini Menuntut Adanya Dukungan Sumber Daya Yang Cukup, Serta
Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kesehatan Yang Tepat. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan Menyebutkan Bahwa Pembangunan Kesehatan Merupakan Salah Satu Upaya
Pembangunan Nasional. Pembangunan Diarahkan Guna Tercapainya Kesadaran, Kemauan Dan
Kemampuan Untuk Hidup Sehat Bagi Setiap Penduduk Agar Dapat Mewujudkan Derajat Kesehatan Yang
Optimal. Data Dan Informasi Sebagai Sumber Daya Yang Sangat Strategis Dalam Pengelolaan
Pembangunan Kesehatan Haruslah Berkualitas. Penyusunan Profil Kesehatan Merupakan Upaya Dalam
Mendukung Penyediaan Data Yang Berkualitas Tersebut. Profil Kesehatan Sebagai Salah Satu Produk Dari
Hasil Pengelolaan Data Dan Informasi Yang Diharapkan Dapat Memberikan Sebuah Gambaran Atau Potret
Kesehatan Secara Komprehensif Di Suatu Wilayah. Profil Kesehatan Menyajikan Data, Informasi, Dan
Indikator Terkait Kesehatan Yang Meliputi: (1) Gambaran Umum; (2) Sarana Kesehatan; (3) Sdm
Kesehatan; (4) Pembiayaan Kesehatan; (5) Kesehatan Keluarga; (6) Pengendalian Penyakit; Dan (7)
Kesehatan Lingkungan. |
Lihat
|
| 5 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan |
2025 |
2025 |
Kompilasi Data Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan Tahun |
Dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Di Tingkat Kabupaten Diperlukan
Data Dan Informasi Yang Lengkap. Data Dan Informasi Tersebut Tidak Hanya
Menyangkut Data Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bangka
Selatan Melainkan Juga Di Luar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Pada
Kenyataannya, Untuk Mendapatkan Data Dan Informasi, Khususnya Di Luar Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Tidaklah Mudah. Hal Itu Disebabkan Karena Semua
Instansi Memiliki Data Masing-masing Dan Belum Ada Instansi Yang Melakukan
Integrasi Terhadap Data Dari Setiap Instansi Tersebut. Agar Diperoleh Data Yang
Terintegrasi, Lengkap, Dan Mutakhir Mengenai Keadaan Pendidikan Maka Perlu
Dikaitkan Dengan Data Dan Informasi Di Luar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Seperti Administrasi Pemerintah Daerah, Demografi, Geografi, Ekonomi, Sosial Budaya
Dan Agama,serta Data Lainnya Yang Relevan. |
Lihat
|
| 6 |
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan |
2025 |
2025 |
Kompilasi Data Pergerakan Kunjungan Wisatawan Ke Destinasi Wisata Bangka Selatan |
Latar Belakang Kegiatan: Bangka Selatan Merupakan Salah Satu Daerah Yang Wisata Yang Potensial, Dengan
Berbagai Objek Daya Tarik Yang Menarik Bagi Wisatawan. Dengan Keindahan Alam, Budaya Yang Beragam, Dan
Kekayaan Sumber Daya Lokal, Bangka Selatan Memiliki Peluang Besar Untuk Berkembang Sebagai Destinasi Wisata
Unggulan. Namun, Dalam Rangka Mengoptimalkan Pengembangan Pariwisata, Sangat Penting Untuk Memiliki Data
Yang Akurat Dan Terkini Mengenai Jumlah Dan Profil Wisatawan Yang Berkunjung Ke Daerah Ini. Kompilasi Data
Wisatawan Adalah Langkah Krusial Untuk Memahami Tren Dan Pola Kunjungan, Yang Akan Membantu Pemangku
Kepentingan Dalam Merumuskan Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Yang Lebih Efektif. Data Yang
Terkumpul Akan Memberikan Informasi Yang Berguna Mengenai Preferensi Wisatawan, Tingkat Kepuasan, Serta
Pengaruh Kunjungan Terhadap Ekonomi Lokal. Melalui Kegiatan Ini, Diharapkan Dapat Terjalin Kolaborasi Antara
Pemerintah Daerah, Pengelola Objek Wisata, Dan Masyarakat Setempat Dalam Menciptakan Pengalaman Wisata
Yang Menarik Dan Berkelanjutan. Selain Itu, Kompilasi Data Ini Juga Bertujuan Untuk Meningkatkan Promosi Dan
Pemasaran Pariwisata Bangka Selatan, Sehingga Dapat Menarik Lebih Banyak Wisatawan Domestik Maupun
Mancanegara. Dengan Demikian, Kegiatan Kompilasi Data Wisatawan Ini Diharapkan Dapat Menjadi Landasan Yang
Kuat Bagi Pengembangan Sektor Pariwisata Di Bangka Selatan, Sekaligus Memberikan Kontribusi Positif Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Lokal |
Lihat
|
| 7 |
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan |
2025 |
2025 |
Kompilasi Data Perikanan Budidaya Kabupaten Bangka Selatan |
Sektor Perikanan Memiliki Potensi Yang Besar Untuk Dikembangkan Dan Dijadikan Sebagai Salah Satu Primer Mover
Pembangunan Di Kabupaten Bangka Selatan, Salah Satunya Perikanan Budidaya. Pengembangan Perikanan Tentu
Saja Memiliki Keterkaitan Yang Begitu Erat Dengan Sektor-sektor Lain Baik Secara Forward Linkage Maupun
Backward Linkage. Pembangunan Di Sektor Perikanan Yang Dilakukan Secara Holistik Dan Integratif Diharapkan
Dapat Memberikan Multiplier Effect Bagi Pembangunan Di Bangka Selatan. Salah Satu Upaya Yang Dilakukan Dalam
Mendukung Pembangunan Di Bangka Selatan Yaitu Perlu Adanya Penyediaan Data Dan Informasi Yang Berkualitas
Sebagai Bahan Penyusunan Kebijakan Dan Pengambilan Keputusan Yang Akurat. Peraturan Menteri Kelautan Dan
Perikanan Nomor 61/permen-kp/2020 Tentang Satu Data Kelautan Dan Perikanan Yang Menjadi Payung Hukum
Pengelolaan Data Kelautan Dan Perikanan, Termasuk Perikanan Budidaya. Prinsip Yang Digunakan Dalam Mengelola
Data Yaitu Berpedoman Pada Satu Standar Data, Satu Metadata Dan Satu Portal Data Untuk Menghasilkan Data Yang
Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan |
Lihat
|
| 8 |
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan |
2025 |
2025 |
Kompilasi Data Perizinan Usaha Dan Kegiatan Terkait Persetujuan Lingkungan Kabupaten Bangka Selatan |
Persetujuan Lingkungan Adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Telah Mendapatkan
Persetujuan Dari Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah. Setiap Penanggung Jawab Usaha Dan Atau Kegiatan Wajib Memiliki Persetujuan Lingkungan Untuk
Memastikan Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/atau Kegiatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup |
Lihat
|
| 9 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Selatan |
2025 |
2025 |
Kompilasi Data Perpustakaan Kabupaten Bangka Selatan |
Latar Belakang Kegiatan: Pengambilan Data Jumlah Perpustakaan Di Kabupaten Bangka Selatan Sebagai Dasar: Kebutuhan Kebijakan Dan Perencanaan
Dalam Pembinaan Perpustakaan (perencanaan Alokasi Anggaran Dalam Pembinaan Perpustakaan Dan Pengajuan Data Tenaga Pengelola Perpustakaan)
Serta Memetakan Sebaran Perpustakaan, Membantu Identifikasi Wilayah Yang Kurang Terlayani. Akuntabilitas Dan Transparansi (laporan Yang
Terstandarisasi Memungkinkan Pelaporan Kinerja Dinas Perpustakaan Daerah Kepada Pemerintah Daerah, Kementerian Terkait, Serta Publik. Memudahkan
Pelacakan Kemajuan Program Literasi Dan Akses Informasi Dari Periode Ke Periode) |
Lihat
|
| 10 |
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan |
2025 |
2025 |
Kompilasi Data Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan |
Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah Diatur Oleh Berbagai Peraturan Perundang-undangan, Antara Lain: Undang
Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah: Mengatur Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: Memberikan Petunjuk Teknis Dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah. Kegiatan Belanja Dan Pendapatan Pemerintah Daerah Adalah Aspek Penting Dalam Pembangunan Daerah. Melalui
Pengelolaan Yang Efektif Dan Transparan, Pemerintah Daerah Dapat Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Dan Mencapai Tujuan
Pembangunan Yang Berkelanjutan. Oleh Karena Itu Diperlukan Kompilasi Data Yang Akuntabel Dari Seluruh Perangkat Daerah Sebagai
Sumber Data Sekaligus Pelaksana Apbd Sebagai Bahan Evaluasi, Pengawasan Dan Pemeriksaan Oleh Pihak Terkait Yang Pada Akhirnya
Akan Menjadi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd |
Lihat
|
| 11 |
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan |
2025 |
2025 |
Kompilasi Data Sertifikat Elektronik Yang Diterbitkan Di Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan |
Dasar Hukum: A. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ite). B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. C. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. D. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Sistem Dan Prosedur Penyediaan Sertifikat Elektronik. E. Peraturan Bupati
Bangka Selatan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan
Pemerintah Daerah. Sertifikat Tanda Tangan Elektronik Merupakan Sarana Yang Digunakan Untuk Menjamin Keaslian,
Integritas, Dan Keamanan Tanda Tangan Elektronik Dalam Suatu Dokumen Atau Transaksi Elektronik. Sertifikat Ini Diterbitkan
Oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (psre) Yang Telah Terdaftar Dan Diakui Oleh Pemerintah, Dalam Hal Ini Adalah Balai
Sertifikasi Elektronik (bsre) Di Bawah Badan Siber Dan Sandi Negara (bssn). Sertifikat Tanda Tangan Elektronik Berfungsi Untuk
Memastikan Bahwa Tanda Tangan Yang Dibubuhkan Pada Dokumen Elektronik Benar-benar Berasal Dari Pihak Yang Memiliki
Kewenangan, Serta Memastikan Bahwa Isi Dokumen Tidak Mengalami Perubahan Setelah Dilakukan Penandatanganan.
Sertifikat Elektronik Merupakan Bagian Integral Dari Sistem Keamanan Informasi Dalam Ekosistem Digital, Yang Memungkinkan
Pelaksanaan Transaksi Atau Pertukaran Data Secara Sah, Aman, Dan Tanpa Memerlukan Pertemuan Fisik Secara Langsung.
Sertifikat Ini Menghubungkan Identitas Pengguna Dengan Kunci Privat Yang Digunakan Dalam Proses Pembuatan Tanda Tangan
Elektronik Tersertifikasi, Sehingga Sangat Sulit Untuk Dipalsukan.dalam Pelaksanaannya, Dinas Komunikasi Dan Informatika
Menerima Dokumen Pengajuan Penerbitan Alamat Surat Elektronik (email) Dinas Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Untuk
Penerbitan Sertifikat Tanda Tangan Elektronik. Verifikator Kabupaten (diskominfo) Akan Menyampaikan Nama Dan Alamat
Email Yang Bersangkutan Kepada Bsre Untuk Selanjutnya Dilakukan Proses Aktivasi Dan Pengisian Data Oleh Pemohon Hingga
Diterbitkannya Sertifikat Elektronik.apabila Terdapat Kendala Dalam Proses Pengisian Data Oleh Pemohon, Maka Verifikator
Dapat Melakukan Verifikasi Secara Langsung Guna Memastikan Kelengkapan Data Dan Mendukung Kelancaran Proses
Penerbitan Sertifikat Elektronik Dimaksud. |
Lihat
|
| 12 |
Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Selatan |
2025 |
2025 |
Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan |
Seiring Dengan Kemajuan Teknologi Dan Tuntutan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan, Maka Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik Dituntut Untuk Memenuhi Harapan Masyarakat Dalam Melakukan Pelayanan. Pelayanan Publik Yang Dilakukan Oleh
Aparatur Pemerintah Saat Ini Dirasakan Belum Memenuhi Harapan Masyarakat. Hal Ini Dapat Diketahui Dari Berbagai
Keluhan Masyarakat Yang Disampaikan Melalui Media Massa Dan Jejaring Sosial. Tentunya Keluhan Tersebut, Jika Tidak
Ditangani Memberikan Dampak Buruk Terhadap Pemerintah. Lebih Jauh Lagi Adalah Dapat Menimbulkan Ketidakpercayaan
Dari Masyarakat. Salah Satu Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Perbaikan Pelayanan Publik Adalah Melakukan Survei
Kepuasan Masyarakat Kepada Pengguna Layanan Dengan Mengukur Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan. Survei
Kepuasan Masyarakat Ini Diatur Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. |
Lihat
|
| 13 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan |
2024 |
2024 |
Kompilasi Produk Administrasi Data Kepegawaian Asn Kabupaten Bangka Selatan Dengan Simpegnas |
Peraturan Badan Kepegawaian Negara (bkn) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Satu Data Aparatur Sipil Negara (asn) Bahwa Diperlukan Tata Kelola Data Asn Untuk Menghasilkan Data Yang Akurat, Terpadu, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Serta Mudah Di Akses. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (asn) Merupakan Peraturan Terbaru Yang Mengatur Hak, Kewajiban, Dan Tugas Asn Di Indonesia. |
Lihat
|
| 14 |
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan |
2024 |
2024 |
Kompilasi Produk Administrasi Kunjungan Wisatawan Ke Objek Daya Tarik Wisata Bangka Selatan |
Bangka Selatan Merupakan Salah Satu Daerah Yang Wisata Yang Potensial, Dengan Berbagai Objek Daya Tarik Yang Menarik Bagi Wisatawan. Dengan Keindahan Alam, Budaya Yang Beragam, Dan Kekayaan Sumber Daya Lokal, Bangka Selatan Memiliki Peluang Besar Untuk Berkembang Sebagai Destinasi Wisata Unggulan. Namun, Dalam Rangka Mengoptimalkan Pengembangan Pariwisata, Sangat Penting Untuk Memiliki Data Yang Akurat Dan Terkini Mengenai Jumlah Dan Profil Wisatawan Yang Berkunjung Ke Daerah Ini. Kompilasi Data Wisatawan Adalah Langkah Krusial Untuk Memahami Tren Dan Pola Kunjungan, Yang Akan Membantu Pemangku Kepentingan Dalam Merumuskan Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Yang Lebih Efektif. Data Yang Terkumpul Akan Memberikan Informasi Yang Berguna Mengenai Preferensi Wisatawan, Tingkat Kepuasan, Serta Pengaruh Kunjungan Terhadap Ekonomi Lokal. Melalui Kegiatan Ini, Diharapkan Dapat Terjalin Kolaborasi Antara Pemerintah Daerah, Pengelola Objek Wisata, Dan Masyarakat Setempat Dalam Menciptakan Pengalaman Wisata Yang Menarik Dan Berkelanjutan. Selain Itu, Kompilasi Data Ini Juga Bertujuan Untuk Meningkatkan Promosi Dan Pemasaran Pariwisata Bangka Selatan, Sehingga Dapat Menarik Lebih Banyak Wisatawan Domestik Maupun Mancanegara. Dengan Demikian, Kegiatan Kompilasi Data Wisatawan Ini Diharapkan Dapat Menjadi Landasan Yang Kuat Bagi Pengembangan Sektor Pariwisata Di Bangka Selatan, Sekaligus Memberikan Kontribusi Positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal. |
Lihat
|
| 15 |
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan |
2024 |
2024 |
Kompilasi Produk Administrasi Pengukuran Indeks Spbe |
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (spbe) Adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Memberikan Layanan Kepada Pengguna Spbe. Hal Ini Seperti Yang Tertuang Pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Spbe Ditujukan Untuk Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Transparan, Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Terpercaya. Tata Kelola Dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Secara Nasional Juga Diperlukan Untuk Meningkatkan Keterpaduan Dan Efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. |
Lihat
|
| 16 |
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan |
2024 |
2024 |
Kompilasi Produk Administrasi Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum |
Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Adalah Untuk Mendorong Dan Mengoptimalisasikan Pembangunan Daerah Hanya Dapat Terwujud Apabila Pembentukan Produk Hukum Daerah Didukung Dengan Cara Dan Metode Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan, Kebutuhan Daerah Dan Kearifan Lokal. |
Lihat
|
| 17 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan |
2024 |
2024 |
Kompilasi Produk Administrasi Profil Kependudukan Kabupaten Bangka Selatan |
Dalam Rangka Penyajian Data Dan Pemberian Informasi Perkembangan Kependudukan, Perlu Disusun Profil Perkembangan Kependudukan Yang Disajikan Secara Berkelanjutan. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Ini Diharapkan Dapat Memberikan Gambaran Kondisi Kependudukan Di Kabupaten Bangka Selatan Dan Prediksi Prospek Kependudukan Dimasa Yang Akan Datang Juga Pemberian Informasi Pendidikan, Dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Yang Berkaitan Dengan Pembangunan Kependudukan. Disisi Lain Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Ini Merupakan Wujud Pemanfaatan Data Kependudukan Yang Tersebar Diberbagai Instansi. Data Dan Informasi Kependudukan Yang Diperlukan Dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Bersumber Dari Data Registrasi Penduduk Yang Bersumber Dari Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (siak) Yang Merupakan Salah Satu Subtansi Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dan Data Lintas Sektor Sebagaimana Tercantum Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Elemen Data Hasil Registrasi Kependudukan Yang Dipergunakan Dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Meliputi Data Yang Berhubungan Dengan Variable Kuantitas Dan Kualitas Penduduk, Dan Variable Mobilitas Penduduk. Kerangka Pikir Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Ini Mencakup Lima Hal Pokok Yaitu Antara Lain : 1. Menyajikan Perkembangan Profil Secara Kuantitatif Sehingga Tampak Jelas Apa Yang Sudah Berlangsung; 2. Mengidentifikasi Kelompok Atau Segmen Kependudukan Yang Membutuhkan Perhatian Khusus Dan Upaya-upaya Yang Diperlukan Sehingga Berkualitas; 3. Dari Point 1 Dan 2 Teridentifikasi Potensi Penduduk Yang Dapat Dijadikan Aset Pembangunan Daerah Dan Nasional; 4. Mengkoordinasikan Dengan Instansi Terkait Untuk Memperoleh Kesepakatan Dan Kesepahaman Dalam Penyusunan Dan Pemanfaatannya; 5. Mendorong Percepatan Terwujudnya Database Penduduk Dan Analisa Untuk Pembangunan Daerah. Untuk Tersedianya Profil Data Kependudukan Dalam Bentuk Buku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan Perlu Di Adakan Kegiatan Penyusunan Profil Data Kependudukan Tingkat Kabupaten. |
Lihat
|
| 18 |
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan |
2024 |
2024 |
Kompilasi Produk Administrasi Profil Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan |
Pembangunan Kesehatan Yang Berkelanjutan Bertujuan Untuk Meningkatkan Kesadaran, Kemauan, Dan Kemampuan Hidup Sehat Bagi Setiap Orang Agar Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Setinggi-tingginya Dapat Terwujud. Hal Ini Menuntut Adanya Dukungan Sumber Daya Yang Cukup, Serta Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kesehatan Yang Tepat. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Menyebutkan Bahwa Pembangunan Kesehatan Merupakan Salah Satu Upaya Pembangunan Nasional. Pembangunan Diarahkan Guna Tercapainya Kesadaran, Kemauan Dan Kemampuan Untuk Hidup Sehat Bagi Setiap Penduduk Agar Dapat Mewujudkan Derajat Kesehatan Yang Optimal. Data Dan Informasi Sebagai Sumber Daya Yang Sangat Strategis Dalam Pengelolaan Pembangunan Kesehatan Haruslah Berkualitas. Penyusunan Profil Kesehatan Merupakan Upaya Dalam Mendukung Penyediaan Data Yang Berkualitas Tersebut. Profil Kesehatan Sebagai Salah Satu Produk Dari Hasil Pengelolaan Data Dan Informasi Yang Diharapkan Dapat Memberikan Sebuah Gambaran Atau Potret Kesehatan Secara Komprehensif Di Suatu Wilayah. Profil Kesehatan Menyajikan Data, Informasi, Dan Indikator Terkait Kesehatan Yang Meliputi: (1) Gambaran Umum; (2) Sarana Kesehatan; (3) Sdm Kesehatan; (4) Pembiayaan Kesehatan; (5) Kesehatan Keluarga; (6) Pengendalian Penyakit; Dan (7) Kesehatan Lingkungan. |
Lihat
|
| 19 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan |
2024 |
2024 |
Kompilasi Produk Administrasi Profil Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan |
Dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Di Tingkat Kabupaten Diperlukan Data Dan Informasi Yang Lengkap. Data Dan Informasi Tersebut Tidak Hanya Menyangkut Data Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan Melainkan Juga Di Luar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Pada Kenyataannya, Untuk Mendapatkan Data Dan Informasi, Khususnya Di Luar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tidaklah Mudah. Hal Itu Disebabkan Karena Semua Instansi Memiliki Data Masing-masing Dan Belum Ada Instansi Yang Melakukan Integrasi Terhadap Data Dari Setiap Instansi Tersebut. Agar Diperoleh Data Yang Terintegrasi, Lengkap, Dan Mutakhir Mengenai Keadaan Pendidikan Maka Perlu Dikaitkan Dengan Data Dan Informasi Di Luar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Seperti Administrasi Pemerintah Daerah, Demografi, Geografi, Ekonomi, Sosial Budaya Dan Agama,serta Data Lainnya Yang Relevan. |
Lihat
|
| 20 |
Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan |
2024 |
2024 |
Pencacahan Lengkap Uji Berkala Kendaraan Bermotor (uji Kir) |
Pencacahan Uji Kir Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Melalui Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Melakukan Perhitungan Secara Lengkap Kendaraan Bermotor Baik Itu Angkutan Penumpang Umum Maupun Angkutan Barang Untuk Memastikan Kendaraan Layak Digunakan Di Jalan Raya Dan Menjamin Keselamatan Pengguna Jalan. |
Lihat
|
| 21 |
Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Selatan |
2024 |
2024 |
Survei Kepuasan Masyarakat Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Bangka Selatan |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. |
Lihat
|
| 22 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan |
2024 |
2024 |
Survei Kondisi Jalan Kabupaten Bangka Selatan |
Sebagaimana Dijelaskan Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Jalan Yang Mempunyai Peranan Sebagai Bagian Sarana Transportasi Yang Mempunyai Peranan Penting Dalam Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, Politik, Pertahanan Da Keamanan. Dengan Demikian Jalan Menduduki Posisi Penting Yang Strategis Di Dalam Kegiatan Pembangunan Terutama Untuk Pembangunan Pengembangan Wilayah. Dalam Mendukung Pengamanan Sistem Jaringan Jalan Secara Komprehensif, Diperlukan Monitoring Kondisi Jalan Yang Up To Date. Informasi Ini Dapat Menjadi Masukan Bagi Pihak Terkait Lainnya Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Rangka Penyusunan Rencana Dan Program Serta Kegiatan Pelaksanaan Fisik. |
Lihat
|
| 23 |
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Selatan |
2023 |
2023 |
Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu |
Indeks Kepuasan Masyarakat Untuk Mengetahui Keinerja Unit Pelayanan Di Dalam Instansi Pemerintah |
Lihat
|
| 24 |
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan |
2023 |
2023 |
Kompilasi Produk Administrasi Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Bangka Selatan |
Sektor Pariwisata Yang Berkembang Dengan Baik Dapat Membantu
Menciptakan Lapangan Kerja Baru, Meninkatkan Pendapatan Pajak
Dan Pendapatan Nasional, Serta Memberikan Dukungan Bagi Sektor
Lain Secara Ekonomi. |
Lihat
|
| 25 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan |
2023 |
2023 |
Kompilasi Profil Kependudukan Kabupaten Bangka Selatan |
Isu Kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan bersifat
lintas sektor. Oleh karena itu pengintergrasian berbagai aspek
kependudukan dalam perencanaan pembangunan dan bagaimana
pembangunan kependudukan itu sendiri akan menjadi pekerjaan
besar yang harus diwujudkan |
Lihat
|
| 26 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Selatan |
2023 |
2023 |
Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Bangka Selatan |
Perpustakaan Daerah selaku Perpustakaan Pembina semua
jenis perpustakaan yang ada di daerahnya, diamanatkan untuk
mengawasi dan mengevaluasi terkait pelaksanaan pembangunan
perpustakaan agar capaian dan dampak yang dihasilkan lebih
efektif dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga mempunyai hak
yang sama untuk memperoleh akses terhadap berbagai sumber
informasi serta memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai
layanan dan fasilitas di perpustakaan dalam upaya peningkatan
kualitas hidupnya. pengukuran Indeks Pembangunan Literasi
Masyarakat memerlukan adanya ketersediaan data yang akurat dan
holistik tentang semua jenis perpustakaan baik pada aspek koleksi,
tenaga, sarana dan prasarana, gedung, hingga pelayanan
pemustakan. |
Lihat
|
| 27 |
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan |
2023 |
2023 |
Penyusunan Dokumen Nilai Tukar Petani Kabupaten Bangka Selatan |
Pertanian menjadi salah satu sektor utama pendukung
kesejahteraan Indonesia. Kondisi ini menjadikan pertanian menjadi
salah satu fokus utama pembangunan yang dijalankan oleh
pemerintah, khususnya Kabupaten Bangka Selatan. Dalam rangka
penilaian kesejahteraan petani, digunakanlah indikator Nilai Tukar
Petani, dimana dari indikator ini dapat dilihat bagaimana
kesejahteraan petani di daerah. |
Lihat
|
| 28 |
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan |
2023 |
2023 |
PROFIL KESEHATAN KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023 |
Kesehatan Masyarakat Memiliki Peran Penting Dalam Upaya
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penanggulangan
Kemiskinan Dan Pembangunan Ekonomi. Kondisi Umum Kesehatan
Indonesia Dipengaruhi Oleh Faktor Lingkungan, Perilaku, Dan
Pelayanan Kesehatan. Sementara Itu Pelayanan Kesehatan Terdiri
Dari Beberapa Komponen Antara Lain Ketersediaan Dan Mutu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Obat Dan Perbekalan Kesehatan,
Tenaga Kesehatan, Pembiayaan Dan Manajemen Kesehatan. Untuk
Melihat Keadaan Terkait Kesehatan Di Daerah Maka Dilakukan
Pengumpulan Data-data Kesehatan Tersebut |
Lihat
|
| 29 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan |
2023 |
2023 |
Profil Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan |
Agar Diperoleh Data Yang
Terintegrasi, Lengkap, Dan Mutakhir Mengenai Keadaan Pendidikan
Maka Perlu Dikaitkan Dengan Data Dan Informasi Di Luar Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Seperti Administrasi Pemerintah
Daerah, Demografi, Geografi, Ekonomi, Sosial Budaya Dan
Agama,serta Data Lainnya Yang Relevan. |
Lihat
|
| 30 |
UPT Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan |
2023 |
2023 |
Survei Kepuasan Masyarakat UPT PPTP (Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan) |
Pemerintah Dalam Beberapa Waktu Terakhir Terus Berupaya Untuk
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh
Instansi Pemerintah. Untuk Itu Berbagai Terobosan Dan
Perbaikan Telah Dilakukan Oleh Penyelenggara Pelayanan Publik
Baik Itu Instansi Pemerintah Pusat Maupun Daerah Untuk
Meningkatkan Kualitas Pelayanannya. Oleh Karena Itu, Dalam Hal
Ini Perlu Untuk Mengetahui Sejauh Mana Dampak Yang Dihasilkan
Dari Perbaikan Tersebut Melalui Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat (skm). |
Lihat
|
| 31 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan |
2023 |
2023 |
Survei Kepuasan Masyarakat UPT. Metrologi Legal - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMINDAG) Kabupaten Bangka Selatan |
Pemerintah Dalam Beberapa Waktu Terakhir Terus Berupaya Untuk
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh
Instansi Pemerintah. Untuk Itu Berbagai Terobosan Dan
Perbaikan Telah Dilakukan Oleh Penyelenggara Pelayanan Publik
Baik Itu Instansi Pemerintah Pusat Maupun Daerah Untuk
Meningkatkan Kualitas Pelayanannya. Oleh Karena Itu, Dalam Hal
Ini Perlu Untuk Mengetahui Sejauh Mana Dampak Yang Dihasilkan
Dari Perbaikan Tersebut Melalui Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat (skm). |
Lihat
|
| 32 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan |
2023 |
2023 |
Survei Kondisi Jalan Kabupaten Bangka Selatan |
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (dak) Subbidang
Jalan Merupakan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. |
Lihat
|
| 33 |
Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan |
2023 |
2023 |
Survei Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan |
Pemerintah Dalam Beberapa Waktu Terakhir Terus Berupaya Untuk
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh
Instansi Pemerintah. Untuk Itu Berbagai Terobosan Dan
Perbaikan Telah Dilakukan Oleh Penyelenggara Pelayanan Publik
Baik Itu Instansi Pemerintah Pusat Maupun Daerah Untuk
Meningkatkan Kualitas Pelayanannya. Oleh Karena Itu, Dalam Hal
Ini Perlu Untuk Mengetahui Sejauh Mana Dampak Yang Dihasilkan
Dari Perbaikan Tersebut Melalui Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat (skm). |
Lihat
|
